PJ Sekda Pasbar Gelar Konferensi Pers di Ruang Kerjanya Usai Mahasiswa Melakukan Unjuk Rasa Didepan Kantor Bupati

Pasaman Barat, Sumbarjaya.com ~ Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman Barat (Pasbar) merespons aspirasi yang disampaikan oleh Aliansi Mahasiswa Pasaman Barat (AMPB) dalam aksi unjuk rasa yang digelar di depan Kantor Bupati Pasaman Barat, Senin lalu. 

Aksi tersebut merupakan bagian dari evaluasi mahasiswa terhadap kinerja 100 hari Bupati Yulianto dan Wakil Bupati Pasaman Barat M Ihpan.

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat Doddy San Ismail menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah terbuka terhadap kritik dan masukan konstruktif dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, sebagai bagian dari proses demokrasi dan pengawasan publik.

Ia menyampaikan bahwa dalam kurun waktu 100 hari kerja, Pemkab Pasaman Barat telah mengambil berbagai langkah konkret dalam menjalankan visi dan misi daerah, yang tertuang dalam program prioritas pembangunan.

"Pemkab tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang berkembang, khususnya terkait tidak adanya Program Universal Health Coverage (UHC) di Pasaman Barat. 

Dalam 50 hari pertama, kami telah memulai Program Pelayanan Kesehatan Daerah Terpencil bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Pasaman Barat di wilayah Rura Patontang," ujar Doddy Selasa (8/7/2025) lalu.

Pada sektor pertanian, Pemkab juga sedang mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur seluas 500 hektare menjadi lahan produktif untuk budidaya padi, sebagai bagian dari komitmen dalam menyukseskan ASTA CITA dan mewujudkan kedaulatan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Proses ini dimulai dengan identifikasi lahan, normalisasi saluran irigasi, pengolahan tanah, serta penyediaan sarana produksi seperti benih unggul, pupuk, dan alat mesin pertanian," jelasnya.

Pemkab Pasaman Barat juga sedang mengembangkan Mal Pelayanan Publik (MPP) berbasis digital untuk mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan transparansi layanan kepada masyarakat.

"Kami berkomitmen untuk menghadirkan Pelayanan Terpadu Gratis melalui platform digital. Layanan prioritas seperti pengurusan SIM dan pembebasan pajak kendaraan tertentu akan dilakukan secara daring dan terintegrasi lintas instansi," pungkasnya. (Ardi)